Diketahui bahwa kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan para insan pers yang khusus ber-Unit di Poldasu, dan Kembali Media Siber Nusantara ID (MSN) mendapatkan hadiah TV LED Predikat Pertama untuk link berita terbanyak.

Acara ini diawali dengan kata sambutan dan Doa dari MC acara dari jajaran Humas Polda Sumut yang diperkasai atas pelaksanaan kegiatan ini oleh Bapak Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan MH, dan dilanjutkan dengan perlombaan menyanyi yang diikuti para wartawan yang tampak semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan Family Gathering tersebut.

Selanjutnya, kuis berlangsung meriah dengan peserta dua tim, masing-masing beranggotakan lima orang. Penampilan ibu-ibu Polwan dari Penmas Polda Sumut yang dikomandoi Kasubdit Polda AKBP Siti Rohani Tampubolon bersama jajaran turut memeriahkan suasana.

Turut hadir pula tamu undangan khusus dari beberapa tokoh media, termasuk Ketua PWI Sumut Abangda Farianda Putra Sinik, Ketua SMSI Sumut Eris Napitupulu, Ketua JMSI Sumut Anto Genk, Ahli Pers dari Dewan Pers Bang Rijal, Ketua Pewarta Foto Sumatera Utara, serta ratusan para wartawan yang datang dari bebagai media elektronik, cetak dan Televisi.

Dalam kata sambutan awal Ketua SMSI Sumut Eris Napitupulu, mengusulkan agar Polda Sumut mengadakan lomba menulis jurnalistik bagi wartawan yang sehari-hari bertugas di lingkungan Polda.

Kemudian Ketua JMSI Sumut Anto Genk, menambahkan agar kegiatan gathering berikutnya turut menghadirkan perlombaan puisi, mengingat sudah ada dua wartawan yang siap menjadi peserta.

Tampak dengan sangat senang sekali Bapak Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi media, seperti PWI, SMSI, serta JMSI, dan seluruh wartawan yang selama ini bermitra dengan Polda Sumut.

“Kami mengadakan Family gathering ini untuk mempererat hubungan antara Polri dan wartawan. Kami sangat menghargai seluruh organisasi media dan berupaya meningkatkan pelayanan informasi,” ujarnya.

“Profesi seorang jurnalis adalah profesi yang sangat mulia, Di dalam penulisan yang Real dan baik sangat meningkatkan kualitas dirinya, namun jika dalam penulisan seorang jurnalis tidak real akan mencoreng profesinya tersebut , dimana dalam pemberitaan harus bisa dipertanggung jawabkan seorang

Jurnalis, harus bisa lebih profesional karena seorang jurnalis bukanlah seperti LSM”, tegasnya dihadapan ratusan awak media yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Kabid Humas juga telah menyampaikan rencana Polda Sumut menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam waktu dekat. Menurutnya, UKW penting sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis.

Ia menegaskan bahwa profesi jurnalis adalah profesi mulia yang harus dijalankan dengan etika dan mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta kode etik jurnalistik.

“Saya mengharapkan rekan-rekan menyajikan berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita sama-sama belajar, saling mengisi, dan saling menghargai,” tambahnya lagi.

Polda Sumut juga menyiapkan sejumlah bingkisan bagi wartawan sebagai bentuk apresiasi pada kegiatan tersebut.

Perwakilan Dewan Pers, Rijal, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa wartawan harus menghormati profesinya dengan bekerja secara profesional dan menaati regulasi.

“Kitab suci wartawan itu dua: Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Kalau ini dijalankan, insya Allah kita selamat,” kata Rijal.

Ia mengingatkan bahwa masih banyak wartawan yang tidak memahami atau pura-pura tidak memahami kode etik, sehingga menimbulkan sejumlah kasus, mulai dari kesalahan prosedur peliputan hingga laporan hukum yang tidak tepat.

Rijal juga menekankan pentingnya empati dalam bekerja, menjaga privasi narasumber, serta menghindari sikap represif ketika melakukan konfirmasi.

“Wartawan harus punya nurani. Kita bukan segalanya. Laksanakan tugas sesuai aturan, gunakan cara profesional, dan hormati ruang privat orang lain,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab atas karya jurnalistik berada pada media dan redaksi, bukan narasumber, sehingga jurnalis harus memahami batasan hukum dalam menjalankan tugas.

*(Tim)*

Artikel Polda Sumut Gelar Family Gathering Bersama Penggiat Media dan Ratusan Wartawan pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Namun, pantauan di lapangan menunjukkan bahwa Studio 21 kini mulai dibuka kembali dan melakukan aktivitas renovasi serta persiapan operasional. Kondisi ini dinilai mencederai upaya penegakan hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di wilayah Polda Sumatera Utara.

Beberapa pelaku yang sebelumnya terjaring operasi narkotika di lokasi tersebut hingga kini masih mendekam di tahanan, namun Amut, selaku pemilik gedung dan penyedia tempat, belum pernah tersentuh proses hukum. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang keberpihakan penegakan hukum dan potensi adanya tebang pilih dalam penindakan kasus narkoba.

Selain dugaan pelanggaran pidana terkait narkotika, Studio 21 juga diduga kuat melanggar aturan tata ruang dan lingkungan hidup. Pembangunan gedung disebut melanggar garis sempadan sungai, yang seharusnya menjadi kawasan lindung dan bebas dari aktivitas bangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan kegiatan manusia yang tidak boleh dibangun permanen.”

Sementara dari sisi hukum pidana, pembiaran beroperasinya kembali tempat yang pernah menjadi lokasi peredaran narkoba berpotensi melanggar Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Pasal 131: “Setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.”

Pasal 132 ayat (1): “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana tersebut.”

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (DPP KOMPI B), Henderson Silalahi, menyampaikan keprihatinan mendalam dan desakan keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun langsung mengusut kasus ini.

“Kami minta Kapolri menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pembiaran ini. Jika Studio 21 kembali beroperasi, maka besar kemungkinan tempat itu akan kembali menjadi sarang peredaran narkotika. Ini jelas mencoreng wibawa hukum di Sumatera Utara,” tegas Henderson Silalahi.

Henderson juga menambahkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran hukum semacam ini dapat menjadi preseden buruk, terutama dalam upaya pemberantasan narkoba dan penegakan tata kelola ruang kota yang bersih dan tertib hukum.

“Kami berharap pihak Polda Sumut dan Pemerintah Kota segera menindaklanjuti perizinan dan legalitas bangunan Studio 21 yang diduga melanggar sempadan sungai. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tambahnya.

Publik kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum, terutama Polda Sumatera Utara dan Mabes Polri, dalam menindaklanjuti kasus Studio 21 yang dinilai telah mengabaikan proses hukum dan menodai semangat pemberantasan narkoba di Kota Pematangsiantar.

Lebih lanjut,Henderson menyebut akan menyurati langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta penanganan serius terkait penegakan hukum terhadap studio 21 serta Amut sebagai pemilik dan penyedia tempat,”tutupnya.

*(Tim)*

Artikel Usai Di Police Line THM Studio 21 Kembali Di Buka, DPP KOMPI B Desak Kapolri Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran Hukum dan Izin Bangunan pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Saat ditemuin di lokasi Kapolsek Medan Area Kompol Dwi Himawan Chandra menggatakan Kepada awak media . Bantuan yang diberikan atas perintah bapak Kapolrestabes Medan Kombes jean Calvijn Simanjuntak adapun bantuan yang diberikan kepada para korban kebakaran berupa seng dan paket sembako berupa beras,mie instan,dan telur,

Harapannya, bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban kebakaran.

Kapolsek juga menyampaikan pesan dari Bapak Kapolrestabes Medan kombes jean Calvijn Simanjuntak kepada para korban kebakaran jangan dilihat dari nilainya, bantuan ini sengaja si berikan sebagai wujud kepedulian Polri khususnya jajaran Polrestabes Medan.jelas Kapolsek.

Warga korban kebakaran yang di wakili oleh Suparmin (60) mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolrestabes Medan jean Calvijn Simanjuntak dan bapak Kapolsek Medan Area Kompol Dwi Himawan Chandra beserta jajaran Polrestabes Medan atas kepeduliannya kepada para korban kebakaran.

Saya atas nama para korban kebakaran mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolrestabes Medan dan bapak Kapolsek Medan area dan jajarannya atas kepeduliannya kepada kami korban kebaran,” ucap Suparmin.

*(Tim)*

Artikel pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Hermawan, mewakili eks napiter Medan, menjelasakan bahwa kedamaian yang kini dirasakannya adalah hasil dari pilihan untuk meninggalkan masa lalu. Ia berharap pengalamannya bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi orang lain untuk ikut menjaga persatuan dan menjauh dari ideologi kekerasan.

Sebagai warga yang cinta NKRI, Sudah seharusnya kita wajib menjaga NKRI dari ancaman pengaruh paham Radikal dan terorisme.

Hetmawan, berharap pemerintah daerah dan aparat keamanan terus melakukan pembinaan terhadap para eks napiter agar mereka bisa kembali diterima dan produktif di tengah masyarakat. Ia juga meminta adanya pelatihan keterampilan kerja dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi para mantan napiter.

Kepada segenap lapisan masyarakat khususnya di Kota Medan, Hermawan juga menghimbau untuk tetap berperan serta membantu kepolisian dalam membumi hanguskan ajaran sesat radikalisme maupun tindakan terorisme.

Masyarakat tetap tenang dan tidak menghiraukan provokasi pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hasutan yang menyesatkan. Perangkat negara seperti Densus 88/AT Polri dan BNPT RI harus mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

Menurut Hermawan, masyarakat masih yakin dan percaya terhadap institusi Polri dalam memberantas paham radikal. Untuk itu langkah dan trik jitu dari Polri harus diapresiasi.

Kita yakin bahwa Polri tak akan pernah lalai mengintip gerak gerik jaringan mereka. Kita sebagai masyarakat akan tetap memberikan informasi kepada kepolisian bila mana ada mendengar dan mencurigakan terhadap seseorang yang terindikasi telah terpengaruh paham radikalisme.

“Jangan pernah takut memberikan informasi kepada Polri untuk hal yang baik. Memberikan informasi tentang kejahatan saja sudah termasuk membantu tugas tugas kepolisian, dan itu termasuk amal kebaikan ” ujarnya, saat di temui di salah satu Cafe Jl. Amaliun Medan.

*(Tim)*

Artikel Cegah Penyebaran Paham Radikal dan Terorisme, Eks Napiter Bersama Mapolrestabes Medan Ajak Semua Pihak Tidak Terlibat di Dalamnya pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Penyidik menyebut telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk melakukan pemeriksaan ‎ terhadap saksi-saksi.

‎Saat ini, laporan dari korban tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan.

‎Penyidik juga telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor sebanyak dua kali, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat.

Namun demikian, kasus ini akan terus ditangani secara prosedural.

#HumaspolresPinrang

Koordinator Liputan Sulsel-bar Agus Jarre

Artikel Polres Pinrang Tegaskan Tangani Kasus Penggelapan Secara Prosedural pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. beserta jajarannya dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba dan berbagai tindak kejahatan lainnya di wilayah hukum Polda Sumut.

Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Minggu (9/11/2025), Ikhwaluddin menilai langkah tegas dan kebijakan yang diambil Kapolda Sumut telah menunjukkan hasil nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di berbagai daerah di Sumatera Utara.

“Polri Watch sangat mengapresiasi kinerja Kapolda Sumut yang begitu tegas dan konsisten dalam memerangi narkoba serta tindak kejahatan lainnya. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang patut diteladani, karena menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat dari ancaman moral dan sosial,” walaupun masih ada beberapa oknum anggota Polri yg masih terlibat kasus narkoba, ucap ikhwal.

Ikhwaluddin yang dikenal sebagai pemerhati sosial politik dan hukum Sumut ini menambahkan bahwa peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendukung langkah aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan peredaran narkoba di semua lini.

“Perang terhadap narkoba bukan hanya tugas aparat kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kami akan terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Ikhwaluddin menilai bahwa berbagai operasi dan tindakan tegas yang dilakukan Polda Sumut di bawah komando Irjen Pol. Whisnu Hermawan telah memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat, seperti kita ketahui selama periode Januari s/d Oktober 2025 Polda Sumut berhasil mengungkap 571 kasus narkoba.

“Kita patut bersyukur memiliki sosok Kapolda yang bekerja dengan hati, berintegritas, dan berani mengambil langkah tegas. Ini sangat membantu menjaga moralitas dan keamanan masyarakat Sumatera Utara, ujar Direktur LBH Medan 2006 – 2009.

*(Tim)*

Artikel Dr. Ikhwaluddin Berikan Apresiasi dan Dukungan Penuh Ke Kapolda Sumut Dalam Pemberantasan Narkoba pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Dalam kesempatan ini, Jamil juga mengumumkan agenda terdekat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 9 November 2025. Webinar ini mengangkat tema yang sangat relevan dan mendesak, yaitu “Etika dan Tanggungjawab Hukum Jurnalis dI Era Viral: Antara Kebebasan PERS dan Penyebaran HOAKS”.

Webinar ini akan membahas sub-tema yang sangat penting, di antaranya:

1. Ketegangan antara Kebebasan Pers dan Regulasi Anti-Hoaks serta Transformasi Profesi Jurnalis Dari Era Orde Baru ke Era Digital– Memahami dinamika antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam penyampaian informasi.

2. Memahami Tanggung Jawab Redaksi dalam Era Clickbait dan Algoritma Media Sosial serta Etika Peliputan Berita Sensitif – Menyoroti tantangan yang dihadapi redaksi dalam menjaga integritas berita di tengah arus informasi yang cepat.

3. Pertanggungjawaban Hukum Jurnalis dan Perusahaan Pers dalam Kasus Viral serta Ancaman Manipulasi Era Teknologi – Menggali aspek hukum yang melekat pada profesi jurnalis dan tantangan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi.

Webinar ini akan menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman, di antaranya H. Pajar Pahrudin, S.Kom., M.H., C.BJ., C.EJ., C.In. (Dosen STMIK Widya Cipta Dharma) dan Syamsuddin, S.T., CFLE., CLA., CJI., CPLA. (Pemred Bedah Nusantara Indonesia; Dewan Etik Jurnalis DPP Asosiasi Keluarga Pers Indonesia. Mereka akan berbagi wawasan dan pengalaman yang berharga bagi para peserta.

Kami mengundang semua jurnalis, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk bergabung dalam webinar ini. Ini adalah kesempatan emas untuk memperdalam pemahaman kita tentang etika dan tanggung jawab hukum di era informasi yang serba cepat ini.

Mimbar Hukum Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan informasi yang lebih bertanggung jawab dan beretika.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan klik di s.id/mimbar091125 atau hubungi admin di nomor WA 081776666123

(*)

Artikel Sukses Pencapaian Organisasi M. Jamil, S.H., M.Kn., Buka Webinar Nasional Bertajub “Etika dan Tanggungjawab Hukum Jurnalis dI Era Viral: Antara Kebebasan PERS dan Penyebaran HOAKS”. pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Mulai hari Rabu (29/10/2025) sampai dengan hari ini dan seterusnya melalui Kanit 4 Subdit Ekonomi Kompol Jonel Situmorang bersama IPDA Suratmo Manik, Aipda Mindo Pasaribu dan Brigadir Arif Sidauruk melakukan monitoring pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar dan masyarakat.

Kanit 4 Subdit Ekonomi Kompol Jonel Situmorang saat dikonfirmasi pada Rabu, (5/11/2025 ) memberikan penjelasan lengkap tentang pelaksanaan monitoring yang dilakukan.

“Polri untuk masyarakat, kami melakukan monitoring yang sangat ketat untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur atau SOP yang sudah diterapkan. Tidak ada kompromi dalam hal keamanan makanan untuk anak-anak,” ujarnya. 

Pelaksanaan monitoring ini atas Perintah lisan Plh Kasubdit Ekonomi Ditintelkam Polda Sumut AKP Romi Manik

Kegiatan monitoring diawali di Dapur SPPG Polda Sumut di Jalan Jend. Suprapto No.2 Kecamatan Medan Maimun sekaligus koordinasi dengan kepala SPPG dan Koordinator Kecamatan Medan Maimun, Putri Salsabila (SPPI Batch 2).

Hasil dari koordinasi bahwa operasional SPPG dimulai pada tanggal 10 Juni 2025 dibawah Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Sumut dengan jumlah pekerja 51 orang yang terdiri dari Kepala SPPG Putri Salsabila, Ahli Gizi Indriati Sah Fitri, Akuntan Helen serta

48 orang relawan termasuk 7 Bhayangkari yang merupakan warga sekitar yang direkrut.

Pada hari Rabu (29/10/2025) pendistribusian hari pertama program MBG pada SPPG Polda Sumut resmi berlangsung. Namun, sebelum makanan didistribusikan, ada tahapan krusial yang harus dilalui untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan.

Sebelum pendistribusian MBG, terlebih dahulu dilakukan pengecekan makanan secara menyeluruh dan teliti Tim Dokes Polda Sumut dengan melakukan asesmen untuk keamanan makanan dan jaminan mutu sesuai keterangan SPPG untuk memastikan setiap menu yang disalurkan aman dan sehat untuk dikonsumsi para pelajar dan masyarakat..

Makanan Bergizi Gratis (MBG) tersebut didistribusikan sebanyak 3716 porsi kepada pelajar di 12 sekolah dan 400 orang masyarakat yakni Ibu Hamil, Ibu menyusui, balita di Kantor Camat Medan Maimun.

“Tidak ada kompromi dalam hal keamanan makanan untuk anak-anak dan masyarakat penerima manfaat. Harus bersih dan sehat. Selama kegiatan monitoring pendistribusian Makanan Bergizi Gratis berjalan lancar dan kondusif,” Pungkas Kompol Jonel Situmorang.

*(Tim)*

Artikel Pastikan SPPG Sesuai Prosedur, Dit Intelkam Polda Sumut Monitoring MBG untuk Pelajar dan Masyarakat pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Apel tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, para Pejabat Utama Polda Sulsel, Kapolres jajaran, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Dalam arahannya, Kapolda Sulsel menyampaikan amanat Kapolri bahwa kegiatan apel kesiapsiagaan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi potensi bencana alam.

“Kegiatan ini merupakan bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel maupun sarana prasarana dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Diharapkan seluruh personel dan stakeholder yang terlibat dapat bersinergi, sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi potensi bencana, demi menjamin perlindungan, keamanan, dan keselamatan masyarakat,” ujar Kapolda.

Kapolda juga menekankan bahwa bencana alam merupakan tantangan global yang memerlukan kesiapan lintas sektor, termasuk peran aktif TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, dan berbagai instansi terkait lainnya.

“Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam keberhasilan penanganan bencana. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan optimal dari seluruh elemen bangsa agar quick response terhadap setiap situasi dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya.

Dalam arahannya, Kapolda juga mengutip pesan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet tanggal 20 Oktober 2025, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk selalu hadir dan melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman, termasuk bencana alam.

“Kita diberi amanah untuk melindungi rakyat dari segala bahaya, termasuk bencana. Ini bukan hanya tugas, tetapi juga panggilan moral dan wujud pengabdian tulus terhadap kemanusiaan,” tegas Kapolda Sulsel.

Usai pelaksanaan apel, Kapolda Sulsel bersama Forkopimda melaksanakan pengecekan peralatan SAR dan kesiapan sarana penunjang tanggap darurat bencana.

Adapun personel yang terlibat dalam apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana tahun 2025 sebanyak 454 personel, terdiri dari Polri 144 personel, TNI 120 personel, Instansi terkait 190 personel, meliputi Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Dinas Sosial Prov. Sulsel, BPBD Prov. Sulsel, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XII, Satpol PP Prov. Sulsel, PMI Prov. Sulsel, dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Mengakhiri amanatnya, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

“Mari kita laksanakan tugas ini dengan semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab. Semoga langkah kita menjadi wujud nyata pengabdian kepada masyarakat dan bangsa,” tuturnya.

#HumasPoldaSulsel

Koordinator Liputan Sulsel-bar Agus Jarre 

Artikel Kapolda Sulsel Pimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Pengecekan Peralatan SAR pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Koordinator Aksi, Flora Sitanggang mengungkapkan bahwa salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap keterlibatan perusahaan luar daerah yang dinilai menyingkirkan peran pengusaha lokal.

Mereka menduga kuat manajemen PT Inalum melakukan adu domba antara perusahaan anak daerah dengan anak perusahaan PT Inalum sendiri, yakni PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia (PT SMLI).

“Seharusnya PT SMLI itu hanya tangani limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bukan ambil sisa besi bekas pakai yang seharusnya menjadi hak pengusaha anak daerah,” ujarnya, pada Selasa (4/11). 

Bukan hanya itu, pihaknya juga menuntut kejelasan perjanjian pemeliharaan tusted jaringan transmisi PT Inalum yang melintasi lahan masyarakat di Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.

Kami juga meminta kapolda dan kejatisu periksa Dugaan pencemaran lingkungan yg di hasilkan oleh PT Inalum kami warga sekitar menduga pencemaran lingkungan akibat penimbunan limbah karbon (anoda dan katoda) oleh PT Inalum. Aktivitas tersebut disebut telah mencemari air dan menyebabkan matinya habitat biota laut di sekitar area pembuangan limba serta juga meminta agar sejumlah pejabat di lingkungan PT Inalum seperti Jevi Amri, Joko Susilo, dan Rafiki Komany dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menjaga kemitraan yang sehat dan merata dengan pengusaha lokal.

“Nelayan sulit sekali dapat ikan di bibir pantai. Harus melaut lebih jauh baru bisa mendapatkan hasil tangkapan. Kami minta Kapalda Sumut dan Kejati Sumut untuk segera memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang terlibat,” ungkap Flora Sitanggang.

General Menejer PT. Inalum, Joko Susilo serta Plt Kepala Grup Komersial dan Manajemen Rantai Pasok, Jevi Amri, saat dikonfirmasi awak media yang bertugas belum menanggapi terkait persoalan ini.

Informasinya, aksi unjuk rasa ini dihadiri ratusan masyarakat dengan melibatkan berbagai elemen, dari perwakilan nelayan dan tokoh masyarakat.

*(Tim)*

Artikel Ratusan Masyarakat Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di PT Inalum: Pengusaha Lokal Terpinggirkan pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.