Medan, 07 Maret 2026 – Setelah sekian lama berkiprah sebagai tim relawan, Bonar Indonesia secara resmi telah diumumkan sebagai Organisasi Masyarakat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026. Acara deklarasi yang berlangsung di Kantor Bonar Kelurahan Medan Polonia dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan ratusan pengurus dari seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Organisasi ini hadir dengan tujuan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemimpin negara dan daerah, agar kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Saat ini, Bonar telah memiliki Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kota Medan, Simalungun, Tebing Tinggi, Binjai, dan Toba, dengan pengurus yang telah terbentuk secara menyeluruh.

TOKOH TERKENAL HADIRI, BERI MOTIVASI DAN DUKUNGAN

Acara yang juga menyertakan buka puasa bersama anak yatim-piatu dihadiri oleh:

– Pembina Bonar Indonesia, Muhammad Riki Pangeran Siregar

– Atlet UFC JK Saragih

– Kuasa hukum kondang Medan, Henry R Pakpahan, S.H

– Ketua A-PPI Sumut, Hardep (Raju)

Dalam pidatonya, Direktur hukum Bonar Indonesia Henry R Pakpahan, S.H mengungkapkan makna mendalam di balik nama BONAR – yaitu Benar, Adil, Jujur, Transparan – yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Utara. “Kita bukan hanya ada di tanah Sumatera Utara, tetapi dalam waktu dekat akan mendeklarasikan diri sebagai Bonar Indonesia. Kita akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Ketua Umum Bonar Indonesia, Octo GM Simangunsong, S.H menyampaikan dukungan penuh kepada pemerintah pusat dan khususnya Pemerintah Sumatera Utara yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution. “Hidup mati kita untuk organisasi ini, hidup mati kita untuk keberhasilan dan kebesaran Bapak Bobby Nasution serta pembangunan Sumatra Utara,” ucapnya dengan penuh semangat.

Sementara itu, Muhammad Riki Pangeran Siregar sebagai Pembina menjelaskan bahwa Bonar awalnya bermula dari relawan yang mendukung Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. “Perjuangan itu telah berhasil, dan sekarang kita bertransformasi menjadi organisasi yang diharapkan bisa mencakup seluruh Indonesia dan menjadi organisasi yang besar,” ujarnya.

AKHIRI ACARA DENGAN KEGIATAN SOSIAL

Acara ditutup dengan penyerahan bingkisan kepada puluhan anak yatim-piatu dan sesi foto bersama seluruh pembina, pengurus, dan kader Bonar Indonesia.

*(Tim)*

Artikel Relawan BONAR Sumatra Utara Resmi Bertranformasi Menjadi Organisasi Masyarakat BONAR Indonesia  pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Permintaan itu disampaikan pasca Konferwil yang digelar pada 10–12 Februari 2026 di Hotel Antariksa, Asahan. Delapan cabang menyatakan kekecewaan mendalam terhadap proses persidangan yang dianggap menyimpang dari mekanisme organisasi.

Adapun cabang yang menyatakan sikap tegas tersebut yakni HIMMAH Tebing Tinggi, Batubara, Labuhanbatu, Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), Tapanuli Selatan/Kota Padangsidimpuan, Asahan, serta Sibolga/Tapanuli Tengah

Mereka menegaskan bahwa sejak awal diundang sebagai peserta penuh Konferwil dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam AD/ART. Namun, tahapan persidangan yang seharusnya berlangsung pada 10 hingga 11 Februari 2026, termasuk agenda pembahasan dan pemilihan ketua secara demokratis, disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Seyogianya pada malam 10 Februari hingga 11 Februari sudah dilaksanakan forum persidangan sampai pada tahapan pemilihan ketua melalui mekanisme AD/ART organisasi,” ujar salah satu pimpinan cabang.

Situasi memuncak pada 12 Februari 2026 ketika Pimpinan Pusat HIMMAH RI bersama Sekretaris Jenderal hadir dan memasuki ruang forum. Menurut keterangan delapan cabang, forum yang dibuka tidak lagi menjalankan mekanisme persidangan sebagaimana diatur dalam tata tertib, melainkan langsung mengerucut pada penetapan satu calon kandidat sebagai Ketua HIMMAH Sumatera Utara.

Keputusan tersebut memicu perdebatan panjang antara pimpinan cabang dan Pimpinan Pusat. Delapan cabang menilai keberatan serta argumentasi yang mereka sampaikan tidak mendapat ruang pembahasan yang proporsional.

Kami merasa sangat kecewa dan menilai keputusan ini tidak adil. Kami meminta agar Konferwil HIMMAH Sumut dilaksanakan kembali sesuai AD/ART yang berlaku serta melalui mekanisme persidangan yang baik dan benar,” tegas salah satu perwakilan cabang.

Desakan ini menjadi ujian konsolidasi bagi HIMMAH Sumut. Di tengah semangat kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan, tuntutan transparansi serta kepatuhan terhadap konstitusi organisasi dinilai menjadi fondasi utama menjaga marwah dan soliditas organisasi mahasiswa tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pimpinan Pusat HIMMAH RI terkait tuntutan pengulangan Konferwil tersebut.

*(Tim)*

Artikel Konferwil HIMMAH Sumut “Cacat Prosedur “Tanpa Persidangan Dan Tanpa Pemilihan pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Kegiatan yang mengusung tema “Merajut Persatuan, Meneguhkan Iman serta Menolak Intoleransi dan Ekstremisme” tersebut dilaksanakan di salah satu aula pertemuan di wilayah kab. Langkat dan dihadiri sekitar 50 peserta dari kalangan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, panitia menyampaikan bahwa seminar tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keberagaman, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah Binjai dan Kabupaten Langkat.

Salah satu narasumber menyampaikan materi tentang pentingnya harmonisasi antara nilai keagamaan dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan terjadinya perpecahan maupun tindakan intoleransi.

“Kita harus mampu merajut ukhuwah dan menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika sosial yang terus berkembang,” ujar narasumber tersebut dalam sesi diskusi.

Kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif dengan rangkaian acara berupa pemaparan materi, dialog interaktif, serta pembacaan deklarasi komitmen bersama untuk menolak segala bentuk intoleransi dan ekstremisme.

Sementara itu, aparat keamanan setempat melakukan pemantauan guna memastikan kegiatan berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga acara selesai, situasi terpantau aman dan terkendali.

Seminar ditutup dengan doa bersama dan harapan agar masyarakat di wilayah Binjai dan Langkat terus menjaga semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*(Tim)*

Artikel Seminar Kebangsaan Kelompok Eks. Jemaah Islamiyah (JI) di wilayah Binjai–Langkat Usung Tema Persatuan dan Penolakan Ekstremisme pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

“Keberanian pemerintah Indonesia dalam menerapkan hukum pidana yang bersumber dari khazanah pemikiran dan kehidupan bangsa Indonesia yang kian tumbuh kesadaran hukum, maka sudah selayaknya beragam produk warisan hukum pidana kolonial yang selama ini hidup subur dalam belantika penerapan hukum pidana Indonesia diakhiri,”ungkap Guru Besar Hukum Islam UINSU, Prof, Dr, Ansari Yamamah, MA yang juga Founder Islam Transitif

Dikatakan, keberanian pemerintah dan DPR RI dalam mengganti pemberlakuan konsep-konsep hukum pidana kolonial dengan penerapan KUHP dan KUHAP yang baru saja diberlakukan, tentu ini membawa angin segar bagi keberlangsungan hukum pidana di Indonesia. Sebab penerapan pasal dan tafsir pidana yang ada di dalamnya, merupakan buah pemikiran kelompok intelektual Indonesia yang disemangati nilai-nilai kebangsaan yang kuat, tentu langkah ini patut diapresiasi..

Sementara Guru Besar Fakultas Hukum (FH) USU, Prof, Dr H Hasim Purba, SH, M.Hum di sela kegiatan diskusi politik, di Sekretariat DPD RI Sumatera Utara kepada media menjelaskan terkait pemberlakuan KUHP dan KUHAP nasional  yang baru saja efektif berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 lalu, tentunya memberikan harapan baru bagi jalannya sistem hukum di Indonesia. Sebab, selama ini, Indonesia masih mengadopsi sistem hukum pidana warisan kolonial, sehingga hadirnya KUHP dan KUHAP nasional ini, memberikan arah baru bagi jalannya sistem hukum Indonesia yang lahir dari pemikiran para tokoh hukum dan sebagai bangsa, tentu ini menjadi kebanggaan.

“Kehadiran UU Nomor 1/2023 terhadap lahirnya KUHP dan KUHAP Nasional ini memberikan harapan baru bagi jalannya sistem hukum pidana nasional kita, sebab selama ini kita cenderung masih mengadopsi sistem hukum pidana produk Hindia Belanda. Isi KUHP yang baru ini diatur tentang Restoratif Justice dan pemaafan diantara para pihak, termasuk hukum adat yang hidup ditengah masyarakat (living law), dan tercapainya keadilan secara substansial,”jelasnya.

Pengamat sekaligus Dosen Studi Hukum UISU,  Nasrullah, MH, terkait pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru versi Indonesia yang sudah berjalan sudah sepatutnya di apresiasi, artinya hukum pidana Indonesia berani keluar dari dominasi hukum-hukum kolonial yang sangat menguasai panggung hukum nasional. Inilah salah satu karya terbaik para pemikir hukum nasional kita, bahwa mereka mampu mendraf konsep-konsep KUHP dan KUHAP berdasarkan dinamika sosial ditengah bangsa Indonesia. “Kita tahu KUHP dan KUHAP era kolonial dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum yang ada di negeri kita, sebagai pemerhati dan peneliti saya sangat apresiasi keputusan pemerintah ini,”ungkapnya.

Sementara, Ketua Peradi Kota Medan,  Dwi Ngai Sinaga SH MH menambahkan, produk ini dianggap sangat berhasil. Pemberlakuan KUHP dan KUHAP tersebut sudah lama dibutuhkan sebab sangat menguntungkan bagi masyarakat.

*(Tim)*

Artikel Praktisi Hukum dan Akademisi Sumatera Utara Mengapresiasi Pemerintah Dalam Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Hal ini menjadi babak baru regenerasi kepemimpinan himpunan mahasiswa terbesar di Provinsi Sumatera Utara itu yang berjalan dengan lancar dan kondusif sehingga menghasilkan keputusan terbaik dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi.

Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari segenap senior, pengurus dan kader HIMMAH se- Sumut khususnya PP HIMMAH yang telah memberikannya kepercayaan dalam memimpin dengan visi “HIMMAH Sumut: Modern, Mandiri, Berdampak”.

“Amanah ini tanggung jawab besar. Fokus utama kita ke depan adalah penguatan kaderisasi dan memastikan HIMMAH Sumut hadir sebagai mitra strategis pembangunan di Sumatera Utara, sekaligus benteng moral bagi mahasiswa,” ujar Imran sapaan akrabnya usai terpilih didampingi para pendukungnya.

Dengan terpilihnya Imransyah Pasai diharapkan mampu memberikan energi baru bagi roda organisasi dan pesan agar kepengurusan nantinya segera melakukan akselerasi program kerja serta merangkul seluruh elemen kader untuk menjaga soliditas internal.

“Sudah saatnya kita kembali bersatu. Konferensi telah usai, mari kita jadikan pasca musyawarah ini menjadi momentum merekatkan silaturahmi serta membangun semangat baru untuk HIMMAH Sumatera Utara,” pungkasnya mengakhiri.

*(Tim)*

Artikel Imransyah Pasai Terpilih Pimpin Organisasi dalam Konferwil HIMMAH Sumut ke- XVI pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Konsolidasi dukungan yang masif dari daerah menjadikan Andar sebagai figur paling dominan dalam kontestasi internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Hingga perkembangan terbaru, Andar Amin Harahap telah mengantongi dukungan 30 DPD kabupaten/kota dari total 33 DPD yang memiliki hak suara.

Angka ini mencerminkan dukungan mayoritas mutlak dan memperlihatkan arah politik internal Golkar Sumut yang kian solid mengerucut pada satu nama.

Andar dikenal sebagai kader Golkar yang tumbuh dari proses panjang, baik di jalur pemerintahan maupun organisasi partai. Ia lahir di Padangsidimpuan pada 26 Januari 1982 dan sejak awal dikenal memiliki minat kuat pada bidang pemerintahan serta pelayanan publik.

Pendidikan dasarnya hingga menengah diselesaikan di Kota Padangsidimpuan. Setelah lulus SMA, Andar melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang saat itu masih bernama STPDN. Ia meraih gelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan (S.S.T.P.) pada tahun 2005.

Tidak berhenti di jenjang sarjana, Andar kembali menempuh pendidikan lanjutan di IPDN dan menyelesaikan Magister Administrasi Publik pada tahun 2008. Latar belakang kepamongprajaan ini membentuk karakter kepemimpinannya yang dikenal sistematis, birokratis, dan berbasis tata kelola pemerintahan.

Karier publik Andar mulai menanjak saat ia terpilih sebagai Wali Kota Padangsidimpuan periode 2013–2018. Di usia relatif muda, ia memimpin kota kelahirannya dan menjadi salah satu kepala daerah termuda di Sumatera Utara pada masa itu.

Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai wali kota, Andar kembali dipercaya masyarakat melalui Pilkada sebagai Bupati Padang Lawas Utara periode 2018-2023. Kepemimpinannya di Paluta memperluas pengalaman administratif sekaligus memperkuat jejaring politiknya di kawasan Tapanuli Bagian Selatan.

Kiprah politik Andar berlanjut ke tingkat nasional. Pada Pemilu 2024, ia terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Sumatera Utara. Di parlemen, Andar duduk di Komisi II DPR RI, komisi strategis yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, serta reformasi birokrasi.

Di internal Partai Golkar, Andar bukan figur baru. Ia menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara, sebuah posisi yang memberinya ruang luas untuk membina kader, memperkuat struktur, dan menjaga soliditas partai di tingkat akar rumput.

Konsistensinya membangun organisasi di daerah dinilai sebagai salah satu faktor utama derasnya dukungan dari DPD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Banyak kader menilai Andar sebagai sosok yang memahami dinamika daerah sekaligus memiliki akses kuat di tingkat pusat.

Menguatnya dukungan terhadap Andar juga ditandai dengan bergabungnya sejumlah DPD yang sebelumnya memberi sinyal dukungan kepada figur lain. Bahkan, beberapa tokoh Golkar daerah memilih menarik diri dari bursa pencalonan dan secara terbuka menyatakan dukungan kepada Andar demi menjaga soliditas partai.

Dukungan 30 dari 33 DPD ini secara politik menempatkan Andar dalam posisi yang sangat unggul. Peta kekuatan menjelang Musda menunjukkan bahwa mayoritas pemilik suara menginginkan proses pemilihan yang kondusif dan berorientasi pada persatuan internal Golkar Sumut.

Dalam berbagai pernyataan, Andar menegaskan bahwa pencalonannya sebagai Ketua Golkar Sumut bukan semata ambisi pribadi, melainkan bentuk pengabdian sebagai kader. Ia menyebut Golkar sebagai partai terbuka dan demokratis yang harus dikelola dengan semangat kolektif dan kebersamaan.

Andar juga kerap menekankan pentingnya konsolidasi pasca-Pemilu dan Pilkada, serta penguatan struktur partai hingga ke tingkat desa. Menurutnya, Golkar Sumut membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan pusat.

Dengan latar belakang sebagai kepala daerah dua periode dan anggota DPR RI, Andar dipandang memiliki modal lengkap: pengalaman birokrasi, jejaring nasional, serta basis dukungan struktural di daerah. Kombinasi ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan politik ke depan.

Menjelang Musda XI Golkar Sumut, dinamika internal partai relatif stabil. Minimnya resistensi terhadap pencalonan Andar membuka peluang terjadinya pemilihan secara aklamasi, seiring kuatnya arus dukungan yang telah terbentuk.

Jika terpilih, Andar Amin Harahap diproyeksikan menjadi figur sentral dalam menata ulang kekuatan Golkar Sumatera Utara lima tahun ke depan. Dengan dukungan hampir menyeluruh dari DPD kabupaten/kota, ia berada di titik terdepan untuk memimpin Golkar Sumut menuju fase konsolidasi dan penguatan elektoral berikutnya.

*(Tim)*

Artikel Profil Andar Amin Harahap, Kader Golkar Berpengalaman yang Menguat Menuju Ketua Golkar Sumut pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Hal itu disampaikannya saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Akses Jagung Untuk Stabilisasi Harga Jagung dan Telur serta Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara” yang berlangsung pada, Senin (24/11) di Gedung Yayasan Nava Dhamasekha. “Untuk mengatasi tingginya harga jagung dan pasokan harus ada kesepakatan antara petani dengan peternak petelur. Kedua belah pihak harus bergandeng tangan mencari win-win solution. Dinas Pertanian Deliserdang siap menjembatani dengan para petani di Deliserdang,”jelasnya.

Hadir sebagai Narasumber dalam FGD tersebut diantaranya, Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara, Ir, Arsat Indarto, S.Pt, MP, Manager Pengadaan Kanwil Perum Bulog Sumatera Utara, Rusli, SE, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang, Refli Sofyan Siregar, S.Pt.,M.Pt dan Staf Ahli (DPMPTSP) Kabupaten Deliserdang, Retni Triodari Lestari, S.AP.

Manager Pengadaan Kanwil Perum Bulog Sumut, Rusli, SE dalam penjelasannya menyampaikan, luas dan hasil panen jagung di Sumut tiap tahun mengalami penurunan. Dan kondisi saat ini, masih banyak jagung dari luar Sumut yang memenuhi kebutuhan pasokan jagung di Sumut. “Dari target 80 ribu ton jagung di Sumut, yang diserap hanya sekitar 2.000an ton saja,”jelasnya.

Untuk itu, penyaluran jagung SPHP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak bagi para peternak di Sumut. Namun, proses pengajuan jagung SPHP berjenjang.

Sementara, Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara, Ir, Arsat Indarto, S.Pt menyampaikan, untuk penyaluran jagung SPHP Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut sebagai koordinator yang mendata penyaluran jagung tersebut. Namun, semua harus melalui pengajuan secara berjenjang. “Kalau mau ada pengajuan kami siap membantu,”jelasnya.

Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang, Refli Sofyan Siregar, S.Pt.,M.Pt dalam pemaparannya mengatakan, kurangnya pasokan jagung menjadi pemicu inflasi di Deliserdang. Salah satu penyumbang inflasi di Sumut telur. Inflasi kedua daging ayam boiler.

Pengurus Perhimpunan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional (PPN) Sumut, drh, Hasan Al Aslam mengatakan, tingginya harga jagung yang berkisar Rp 7.700 sampai Rp 7.800 perkilo. Apabila harga jagung terus tinggi, para peternak akan mengurangi nilai masuk ayam. Saat mengurangi masuknya ayam akan berdampak terhadap berkurangnya ketersediaan telur. Sedangkan saat ini permintaan telur cukup tinggi dengan adanya program MBG dan bencana Sumatera. “Jika hal ini tidak jadi perhatian akan berdampak terhadap harga telur yang tak terkendali di pasaran nantinya,”ungkapnya.

Harapannya, pemerintah dapat membantu para peternak petelur melalui penyaluran jagung SPHP. Untuk mendapatkan jagung SPHP ada beberapa persyaratan secara berjenjang. Dan yang sudah tersalurkan dirasa belum mencukupi untuk kebutuhan peternak petelur di Sumut. Untuk Sumut kalau biasa disalurkan sekitar 10 ribu ton.

Sedangkan Ketua Asosiasi Peternak Unggas Sejahtera (ASPEGASS) Kabupaten Deliserdang, Seng Guan menambahkan, selain harga yang tinggi ketersediaan jagung untuk pakan ternak masih belum mencukupi. Kondisi ini sangat mempengaruhi keberlangsungan peternak petelur di Deliserdang khususnya di kawasan Pantai Labu. Harapannya ada solusi dari semua pihak agar mencari jalan keluar. Jangan sampai jagung ini menjadi kendala bagi keberlangsungan peternak. Jangan sampai para peternak kesulitan memenuhi kebutuhan pasokan jagung pakan ternak. “Program penyaluran jagung SPHP memang sangat membantu tapi dampaknya masih kecil. Karena masih banyak peternak kita yang belum tersalurkan jagung SPHP ini,”ungkapnya.

Secara khusus, FGD ini dimaksudkan untuk, memperkuat akses peternak unggas terhadap kebutuhan bahan dasar pakan ternak dari produksi jagung yang berkelanjutan, terjangkau, dan tepat sasaran, baik melalui produksi lokal maupun dukungan penyaluran jagung Pemerintah. Mendorong stabilisasi harga jagung pakan dan telur ayam melalui koordinasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN Pangan, dan asosiasi peternak.

Mengidentifikasi hambatan struktural di sektor hulu hingga hilir, termasuk produksi jagung, tata niaga, distribusi, dan pola serapan oleh peternak mandiri. Menyusun rekomendasi strategis sebagai masukan bagi pemerintah daerah Sumatera Utara dalam rangka pengendalian inflasi pangan berbasis komoditas unggas. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor pertanian jagung, peternakan mandiri, UMKM pakan, dan sentra produksi jagung di Kabupaten Deliserdang dan wilayah Sumatera Utara.

*(Tim)*

Artikel Jagung SPHP Bantu Peternak Penuhi Kebutuhan Pakan pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Demikian amanat Kapoldasu, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang dibacakan langsung oleh Irwasda Poldasu, Kombes Pol Nanang Masbudhi dalam kegiatan Silaturahmi Kapoldasu dengan Serikat Pekerja /Serikat Buruh Se-Sumut Dalam Rangka Menjaga Situasi Kamtibmas Yang Aman dan Kondusif Menjelang Penetapan Upah Tahun 2026 di Wilayah Sumut, Jumat (19/12).

“Silaturahmi ini digagas untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif setelah penetapan UMP di Sumut. Setelah UMP Sumut ditetapkan menjadi 7,9 persen ini jadi momentum yang baik dalam menjaga situasi Kamtibmas di Sumut,”jelasnya.

Dikatakan, dengan kebaikan UMP 7,9 persen, menjadi harapan baru bagi para buruh dan pekerja. Dan harapannya jika ada penolakan atau ketidakpuasan dengan penetapan UMP ini, apabila para pekerja atau buruh yang ingin melakukan aksi agar tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Agar aksi nantinya berjalan dengan aman dan kondusif.

Hadir dalam kesempatan itu, Kadisnaker Sumut, Ir Yuliani Siregar, Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Decky Hendersono, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut, Anggiat Pasaribu dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Kadisnaker Sumut, Ir Yuliani Siregar mengatakan, kebaikan UMP Sumut 7,9 persen jadi UMP Sumut menjadi sekitar Rp 3,2 juta. Untuk UMK kita tinggal menunggu Kabupaten/Kota berdasarkan UMP yang sudah ditetapkan. “Saat penentuan UMP kemarin berjalan kondusif. Dan harapannya setelah UMP Sumut ditetapkan juga tetap kondusif karena selama ini kemitraan kita dengan Serikat Buruh/ Serikat Pekerja dan pihak pengusaha juga terjalin dengan baik,”jelasnya.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sumut, Ramlan Hutabarat, mengatakan, kita patut bersyukur kita mengutamakan kepentingan semua pihak. Ada win-win solution sehingga penetapan UMP berjalan dengan kondusif. “Mencermati situasi sekarang yang sedang mengalami musibah bencana Sumatera, kita melihat kepentingan bersama yakni menjaga Kamtibmas yang kondusif di Sumut. Kami juga menghimbau kawan-kawan yang di daerah harus menemukan win-win solution dan pikirkan kepentingan bersama,”jelasnya.

Ketua DPD K-SPSI Sumut, CP Nainggolan, kordinasi yang sudah dibangun antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan Kadin dan Apindo bisa bersinergi dengan penetapan upah 7,9 persen. “Kenaikan UMP ini sudah mendekati angka kebutuhan hidup layak di Sumut sekitar Rp 3,5 juta,”jelasnya.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut, Anggiat Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan, pertemuan hari ini diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik. “Penetapan upah di Sumut berjalan dengan baik kenaikan UMP 7,9 persen 2026. Kerjasama yang sudah terjalin selama ini berjalan dengan baik untuk menjaga Sumut tetap kondusif,”sebutnya.

 *(Tim)*

Artikel Kenaikan UMP Sumut Jadi Harapan Baru pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Mayjen TNI Hendy Antariksa resmi menerima amanah kepemimpinan setelah Mayjen TNI Rio Firdianto mengakhiri masa jabatannya untuk menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI. Selama memimpin Kodam I/BB, Mayjen TNI Rio Firdianto – alumni Akmil tahun 1993 dengan pengalaman luas di operasi pengamanan dan intelijen – telah memberikan kontribusi luar biasa dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas wilayah Sumut. Sementara itu, Mayjen TNI Hendy Antariksa, putra asli Cimahi yang pernah memimpin Komando Operasi Khusus (Koops Sus) TNI dan menjabat sebagai komandan pasukan perdamaian TNI di Lebanon, membawa rekam jejak prestasi yang mengesankan dari tugas-tugas operasional dan strategis di berbagai tingkat.

Dalam pidatonya yang berwibawa, Ketua 234 SC Bonar Octo Simangunsong, S.H menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara semua komponen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Kami siap bersinergi dengan Forkopimda sehingga menjadi fondasi keamanan yang kokoh, dan diharapkan bisa ikut berperan sebagai motor penggerak pembangunan yang merata dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Sumatera Utara, serta berkomitmen mendukung segala program program kerja Gubernur untuk kemajuan Sumatera Utara , ” ujarnya.

Di sela-sela acara yang penuh khidmat, Bonar Octo Simangunsong juga berbagi waktu secara hangat dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Pertemuan keduanya menunjukkan kedekatan dan komitmen bersama untuk terus mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Momen penting lainnya pada acara ini adalah penandatanganan prasasti peresmian kantor 234 SC dan Bobby Rangers di Jalan Adisucipto, Medan Polonia, yang dilakukan langsung oleh Mayjen TNI Rio Firdianto. Tindakan ini menjadi bentuk apresiasi tinggi terhadap kontribusi organisasi dalam mendukung program pembangunan dan pemantapan keamanan wilayah Sumut.

“Kami sangat berharap, dengan kepemimpinan baru Mayjen TNI Hendy Antariksa, kerja sama antara masyarakat dan institusi militer akan semakin erat dan produktif, sehingga mampu menjawab segala tantangan serta membuka peluang baru bagi kemakmuran dan kemajuan bersama di Sumatera Utara,” pungkas Bonar Octo Simangunsong, S.H.

Tentang 234 Solidarity Community Sumatera Utara:

234 SC adalah organisasi masyarakat yang berkomitmen pada pembangunan sosial, penguatan rasa persatuan, dan sinergi antara pemerintah, institusi kemiliteran, dan masyarakat untuk mewujudkan Sumatera Utara yang aman, solid, dan sejahtera.

(Tim)

Artikel 234 SC hadiri transisi kepemimpinan Pangdam I/ BB — Tekan sinergi pembangunan Sumut yang merata . pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.

Ketua Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Sumut, dr. Amarjit Singh, menyampaikan apresiasi mendalamnya atas dedikasi dan gerak tanggap Polda Sumut yang dinilai sangat membantu meringankan beban korban pasca bencana.

dr. Amarjit Singh menyoroti upaya yang dilakukan oleh personel Polda Sumut dan jajaran terutama dalam fase krusial setelah air surut.

“Kami dari GMI Sumut melihat langsung bagaimana kerja keras Bapak Kapolda dan seluruh jajaran. Sejak banjir melanda, mereka bukan hanya fokus pada keamanan, tapi juga aktif dalam evakuasi, penyaluran logistik, hingga membantu proses pembersihan rumah warga,” ujar dr. Amarjit dalam keterangan resminya, Minggu (14/12/2025).

Apresiasi ini secara khusus ditujukan pada tim di lapangan yang bekerja di wilayah terdampak parah, seperti di beberapa Kabupaten / Kota di wilayah Sumatera Utara Menurutnya, kehadiran polisi di masa sulit seperti ini memberikan rasa aman dan harapan bagi masyarakat.

Polda Sumut dan jajaran dinilai berhasil mengkoordinasikan distribusi makanan siap saji, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya ke titik-titik pengungsian yang sulit dijangkau.

“Ini menunjukkan bahwa Polri, khususnya Polda Sumut, benar-benar mengimplementasikan moto sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Kami berharap semangat gotong royong ini terus dipertahankan demi Sumatera Utara yang lebih tangguh,” pungkas dr. Amarjit.

*(Tim)*

Artikel Ketua GMI Sumut Puji Kinerja Cepat Polda Sumut dan Jajaran dalam Penanganan Pasca Bencana Banjir pertama kali tampil pada INFO GLOBAL NEWS.