Sumatra Utara – infoglobalnews.id | Kami seluruh nelayan kecil yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) wilayah Kab. Langkat sangat mendukung seluruh kebijakan Pemerintah yang dipimpin Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dalam program Astacita memantapkan pertahanan swasembada dan memberantas kemiskinan.
Namun hal ini juga saya Ade Saragih Ketua PNTI Kabupaten Langkat menyampaikan bahwa sangat mengharapkan adanya penegakan hukum yang tegas dari aparat keamanan dari instansi terkait seperti KKP dan PSDKP dalam menerapkan larangan penggunaan pukat trawl sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, yang mengatur tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Selain penegakan hukum , untuk peningkatkan taraf hidup para nelayan tradisional Kab. Langkat juga mengharapkan adanya pembinaan dan bantuan Pemerintah seperti alat tangkap yang ramah lingkungan dan asuransi jaminan sosial.
Situasi saat ini maraknya penggunaan pukat trawl, gerandong di perairan laut Kab. Langkat yang tidak sesuai aturan telah menyengsarakan nelayan tradisional karena telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan secara drastis akibat kerusakan ekosistem laut dan persaingan tidak sehat dengan pukat trawl atau gerandong dan hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik antar nelayan.
Mudah-mudahan harapan dan keinginan kami dapat dikabulkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga apa yang menjadi permasalahan nelayan tradisional dapat diatasi tanpa ada konflik yang merugikan dari masing-masing pihak.
*(Tim)*
