Kolaka Utara|Sulawesi Tenggara – infoglobalnews.id | Polemik terkait kondisi Dermaga Bahari di Kabupaten Kolaka Utara kembali mencuat ke permukaan. Dermaga yang seharusnya menjadi pusat aktivitas nelayan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah sejak tahun 2019, namun hingga tahun 2026 ini belum juga mendapatkan penanganan serius dari pihak terkait.
Kondisi dermaga yang memprihatinkan itu kini menjadi sorotan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan yang selama ini sangat bergantung pada fasilitas tersebut sebagai tempat berlabuh, bongkar muat hasil tangkapan, hingga akses utama menuju laut. Kerusakan yang terjadi meliputi struktur yang lapuk, papan yang patah, serta sebagian konstruksi yang sudah tidak layak digunakan, sehingga membahayakan keselamatan para pengguna.
Salah seorang nelayan setempat mengungkapkan bahwa sejak dermaga mengalami kerusakan, aktivitas mereka menjadi terganggu. “Kami terpaksa mencari tempat lain untuk berlabuh, bahkan kadang harus menambatkan perahu di tempat yang tidak aman. Ini sangat menyulitkan dan berisiko,” ujarnya.
Sejak beberapa tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong perbaikan dermaga tersebut. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari berbagai partai politik diketahui telah turun langsung ke lapangan melalui agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, para wakil rakyat menerima banyak keluhan terkait kondisi dermaga dan berjanji akan memperjuangkan perbaikannya.
Tak hanya itu, instansi teknis dari dinas terkait juga telah beberapa kali melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Namun, hingga kini belum ada realisasi konkret berupa pembangunan atau rehabilitasi dermaga yang diharapkan masyarakat. Kondisi ini memicu kekecewaan publik yang menilai bahwa perhatian pemerintah masih sebatas wacana dan janji.
Di tengah ketidakpastian tersebut, muncul dugaan dari sejumlah kalangan bahwa alokasi anggaran untuk perbaikan dermaga telah dialihkan ke program atau proyek lain. Dugaan ini semakin menguat karena tidak adanya kejelasan mengenai status anggaran maupun rencana pembangunan lanjutan dari pemerintah daerah.
“Sudah berkali-kali dijanjikan akan diperbaiki, tapi sampai sekarang belum ada bukti nyata. Kami menduga ada pengalihan anggaran, karena tidak mungkin selama ini tidak ada tindak lanjut,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Kondisi ini tentunya berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat pesisir. Dermaga yang seharusnya menjadi penunjang utama aktivitas perikanan kini justru menjadi hambatan. Para nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan dan menghadapi risiko lebih besar dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
Pengamat kebijakan publik di wilayah Sulawesi Tenggara menilai bahwa persoalan ini mencerminkan lemahnya komitmen dan pengawasan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi anggaran serta akuntabilitas dari pihak pemerintah daerah agar kepercayaan masyarakat tidak semakin menurun.
Masyarakat Kolaka Utara kini berharap adanya langkah konkret dan cepat dari pemerintah daerah untuk segera merealisasikan perbaikan Dermaga Bahari. Selain itu, mereka juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Polemik Dermaga Bahari ini menjadi cerminan nyata bagaimana keterlambatan pembangunan infrastruktur dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin kondisi ini akan terus berlarut dan semakin merugikan para nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah pesisir di Kabupaten Kolaka Utara.
Laporan Koordinator Liputan Sulsel-Bar H. Ahmad Sukriansyah
