Oleh : Sahade & Khaerun Nisa. SH.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Univ. Negeri Makassar.
Makassar – infoglobalnews.id | Pasar keuangan Indonesia sedang terguncang. Layar monitor bursa menunjukkan angka yang sebelumnya dianggap sebagai “batas psikologis yang mustahil”: Rp17.700 per Dolar AS. Dengan angka ini, Rupiah resmi mencatatkan depresiasi terparah sepanjang sejarah republik, melampaui titik nadir krisis 1998. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka, melainkan alarm keras bagi kedaulatan ekonomi nasional.
Mengapa Rupiah Begitu Rapuh?
Penyebab utama pelemahan ini adalah kombinasi mematikan antara tekanan global dan kerentanan struktural domestik. Secara eksternal, kebijakan suku bunga tinggi dari bank sentral AS (The Fed) yang bertahan lama (Higher for Longer) telah memicu penyedotan modal besar-besaran dari pasar negara berkembang kembali ke Amerika Serikat (capital outflow).
Namun, masalah sebenarnya ada di dalam negeri. Indonesia terjebak dalam Defisit Transaksi Berjalan (Current Account Deficit) yang persisten. Kita masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah (batu bara, sawit, nikel) yang harganya sedang lesu, sementara kebutuhan impor bahan baku industri dan energi terus meningkat. Kerapuhan ini diperparah oleh ketergantungan pada investasi asing jangka pendek di pasar obligasi yang bersifat “hot money”—mudah datang, namun sangat cepat lari saat terjadi guncangan.
Hantaman Fiskal dan Beban Negara
Bagi Indonesia, pelemahan ke Rp17.700 adalah beban fiskal yang nyata. Berdasarkan sensitivitas APBN, setiap pelemahan kurs sebesar Rp100, potensi defisit anggaran akan meningkat drastis.
Beban Utang:
Porsi utang luar negeri pemerintah yang didenominasi dalam valuta asing membengkak secara otomatis saat dikonversi ke Rupiah. Ini menyedot ruang belanja yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau pendidikan.
Subsidi Energi:
Harga minyak dunia dipatok dalam dolar. Dengan kurs Rp17.700, biaya impor BBM melonjak. Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, APBN akan “berdarah” untuk menambal subsidi. Jika dinaikkan, inflasi akan meledak.
Efek Domino bagi Masyarakat
Dampaknya bagi warga tidaklah merata, namun semuanya menyakitkan.
Kelas Menengah:
Kelompok ini paling merasakan kenaikan harga barang konsumsi impor, mulai dari elektronik, suku cadang kendaraan, hingga biaya pendidikan ke luar negeri. Tabungan mereka tergerus karena kenaikan bunga kredit (KPR dan KKB) akibat kebijakan Bank Indonesia yang harus menaikkan suku bunga untuk menahan kejatuhan Rupiah.
Kelas Bawah:
Bagi masyarakat bawah, ini adalah soal “piring nasi”. Indonesia masih mengimpor gandum, kedelai, dan pupuk. Kenaikan kurs langsung memicu harga mi instan, tahu, tempe, dan beras merangkak naik. Inflasi pangan (volatile food) adalah ancaman paling nyata bagi kemiskinan di titik ini.
Redenominasi: Solusi atau Ilusi?
Di tengah keterpurukan ini, wacana redenominasi (penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi daya beli, misal Rp1.000 menjadi Rp1) kembali mencuat. Apakah relevan? Secara psikologis, ya. Mata uang kita akan terlihat lebih “berwibawa” dan efisien dalam transaksi akuntansi. Namun, redenominasi bukanlah obat untuk memperkuat nilai tukar. Redenominasi tidak mengubah fundamental ekonomi.
Kendala Utama:
Risiko Inflasi Bayangan: Ada kecenderungan pedagang melakukan pembulatan ke atas (rounding up). Barang seharga Rp1.200 yang seharusnya menjadi Rp1,2, sering kali dibulatkan menjadi Rp1,5 atau Rp2.
Kepercayaan Publik:
Melakukan redenominasi saat Rupiah sedang tidak stabil sangat berbahaya. Masyarakat bisa salah sangka menganggap ini adalah sanering (pemotongan nilai uang), yang memicu kepanikan dan aksi borong dolar besar-besaran.
Apa yang Harus Dilakukan?
Pemerintah harus berhenti menggunakan “obat jangka pendek”. Hilirisasi industri harus dipercepat agar kita mengekspor nilai tambah, bukan tanah air. Bank Indonesia harus tetap agresif dalam intervensi pasar, namun pemerintah juga wajib memberikan insentif agar eksportir memarkir dolar hasil ekspornya (DHE) di dalam negeri lebih lama.
Bagi masyarakat, kuncinya adalah efisiensi dan lokalisasi. Inilah saatnya memperketat ikat pinggang terhadap produk impor dan beralih ke konsumsi produk dalam negeri. Diversifikasi aset ke emas atau obligasi negara dapat menjadi perlindungan nilai (hedging) individu di tengah ketidakpastian yang kian pekat. Rupiah mungkin sedang di titik nadir, tapi pembenahan struktural adalah satu-satunya jalan agar kita tidak terus-menerus menjadi pecundang di pasar global.
Laporan Koordinator Liputan Sulsel-Bar H. Ahmad Sukriansyah
