Jeneponto — infoglobalnews.id | FORUM PERGERAKAN MAHASISWA SULSEL ,melontarkan kritik tajam terhadap maraknya dugaan praktik mafia BBM subsidi yang semakin terang-terangan terjadi di Kabupaten Jeneponto. Aktivitas pengisian BBM menggunakan jerigen dalam skala besar yang berlangsung nyaris tanpa hambatan menjadi sorotan serius dan dinilai sebagai bentuk pelanggaran sistematis terhadap regulasi distribusi energi.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan pelanggaran teknis di lapangan, melainkan telah mengarah pada indikasi kuat adanya praktik penimbunan dan distribusi ilegal yang terorganisir. Di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM subsidi, justru muncul aktor-aktor yang diduga mempermainkan distribusi demi keuntungan kelompok tertentu.
Aksi unjuk rasa pun kembali digelar di depan Kantor Polres Jeneponto sebagai bentuk desakan moral agar aparat penegak hukum tidak lagi menutup mata atas persoalan yang kian meresahkan publik.
Al fajar saputra, selaku jendral lapangan , menilai bahwa situasi ini mencerminkan kegagalan serius dalam pengawasan serta lemahnya penindakan hukum di daerah.
“Ini bukan lagi sekadar pelanggaran biasa. Ketika jerigen bisa dengan bebas mengisi BBM subsidi dalam jumlah besar, itu menandakan adanya sistem yang rusak. Lebih parahnya, ini mengarah pada dugaan praktik mafia yang bekerja secara terstruktur dan dilindungi oleh pembiaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa praktik ini berpotensi melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya oknum yang bermain di balik layar.
“Tidak mungkin aktivitas sebesar ini berjalan tanpa koordinasi. Dugaan keterlibatan oknum harus diusut secara serius. Kalau tidak, maka publik berhak mempertanyakan integritas aparat penegak hukum,” lanjutnya.
FPM menegaskan bahwa persoalan ini telah mencederai rasa keadilan sosial, terutama bagi masyarakat kecil yang seharusnya menjadi prioritas dalam distribusi BBM subsidi. Alih-alih mendapatkan haknya, masyarakat justru harus menghadapi kelangkaan akibat ulah segelintir pihak yang diduga mempermainkan sistem.
“Pertanyaannya sederhana: apakah hukum masih berpihak pada rakyat, atau sudah tunduk pada kepentingan mafia? Jika aparat terus diam, maka kepercayaan publik akan runtuh. Ini bukan hanya soal BBM, tapi soal wajah penegakan hukum di daerah,” tegas Al fajar saputra .
FPM SULSEL menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari aparat penegak hukum. Mereka juga membuka kemungkinan untuk melakukan konsolidasi gerakan yang lebih besar apabila tidak ada keseriusan dalam penanganan kasus tersebut.
Gerakan ini, menurut FPM, bukan sekadar aksi seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga keadilan dan memastikan bahwa sumber daya negara tidak dikuasai oleh praktik-praktik ilegal yang merugikan rakyat.
“Jika hukum tidak bergerak, maka gerakan rakyat yang akan memaksanya bergerak. Kami tidak akan berhenti sampai praktik mafia BBM ini benar-benar ditindak dan dibongkar hingga ke akar-akarnya,” tutupnya.
(*)
