JENEPONTO – infoglobalnews.id | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi bagi pelajar justru berubah menjadi ancaman kesehatan di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Sebanyak 27 orang dilaporkan mengalami dugaan keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut di UPT SDN 07 Rumbia, Kamis (23/4/2026).
Data yang dihimpun menunjukkan korban terdiri dari 25 siswa dan 2 guru yang mengalami gejala serius mulai dari gatal-gatal hebat, bentol pada tubuh, bibir dan pipi membengkak, mual, muntah, sakit perut, sesak napas, hingga kejang-kejang. Sebagian korban langsung dilarikan ke Puskesmas Tompobulu dan Rumah Sakit Pratama Rumbia untuk mendapatkan penanganan medis.
Dari total korban tersebut, enam orang sempat menjalani perawatan intensif di RS Pratama Rumbia. Salah satu korban mengalami kejang-kejang disertai sesak napas dan nyeri ulu hati, sementara beberapa siswa lainnya mengeluhkan diare, mual berat, dan kondisi tubuh yang sangat lemas. Bahkan beberapa anak harus dipasang infus dan mendapat bantuan oksigen.
Pihak sekolah menduga kuat sumber masalah berasal dari lauk ikan layang goreng tepung yang disajikan dalam menu MBG hari itu. Kepala Sekolah SDN 07 Rumbia, Sitti Mulliati, menjelaskan bahwa korban dengan kondisi paling parah merupakan mereka yang mengonsumsi ikan tersebut dalam porsi lebih banyak.
“Mereka yang parah adalah yang menyantap lauk dari ikan layang goreng tepung,” ungkapnya. Dugaan pun mengarah pada kemungkinan ikan yang tidak segar atau sudah tidak layak konsumsi.
Peristiwa ini memicu kepanikan besar setelah video para siswa menangis sambil menggaruk tubuh mereka beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat anak-anak mengalami pembengkakan di beberapa bagian tubuh setelah makan. Seorang warga bahkan menyebut lauk ikan yang disajikan diduga dalam kondisi “bo’no” atau busuk.
Sebagai respons atas insiden ini, operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumbia resmi dihentikan sementara. Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Jeneponto, Nur Ikhsan, menegaskan bahwa penghentian ini merupakan bentuk sanksi sambil menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan.
Penutupan dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban tambahan sekaligus menjadi evaluasi serius terhadap sistem pengawasan dapur MBG yang dinilai masih lemah. Seluruh ompreng dan sisa makanan diamankan sebagai barang sampel untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium.
Fakta bahwa program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi justru berujung pada puluhan anak sekolah masuk puskesmas menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi menyangkut keselamatan anak-anak dan lemahnya kontrol terhadap kualitas pangan yang disalurkan.
Menanggapi hal tersebut, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. SEMMI menilai insiden ini merupakan bentuk kelalaian serius yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh seluruh pihak terkait, mulai dari pengelola dapur MBG, pihak SPPG, hingga instansi pengawas di tingkat daerah.
Bendahara Bidang Sosial dan Politik SEMMI cabang jeneponto Al Fajar Saputra, menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penutupan sementara dapur MBG tanpa adanya evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas terhadap pihak yang lalai.
“Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap kesehatan anak-anak, bukan malah menjadi sumber ancaman baru. Jika benar terjadi kelalaian dalam proses pengolahan, distribusi, maupun pengawasan bahan pangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara tegas. Jangan sampai keselamatan siswa dikorbankan karena lemahnya kontrol,” tegas Al Fajar Saputra.
Ia juga menambahkan bahwa SEMMI akan terus mengawal kasus ini hingga hasil laboratorium dibuka secara transparan kepada publik dan ada langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan MBG di Kabupaten Jeneponto.
“Jika persoalan ini tidak segera dievaluasi secara serius, jika hanya ditutup sementara lalu dianggap selesai, maka kami dari SEMMI cabang Jeneponto bersama elemen mahasiswa akan turun dan bertindak. Kami tidak akan tinggal diam ketika keselamatan pelajar dijadikan taruhan oleh kelalaian birokrasi,” lanjutnya.
SEMMI cabang Jeneponto mendesak agar pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan seluruh pihak terkait segera melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk kualitas bahan baku, standar kebersihan dapur, serta mekanisme pengawasan distribusi makanan.
Jika pengawasan terhadap MBG tidak dilakukan secara ketat, maka program yang seharusnya menyehatkan justru berpotensi menjadi sumber malapetaka baru bagi dunia pendidikan di Jeneponto
*(TIM/SEMMI)*
