Bantaeng – infoglobalnews.id | Jenderal Lapangan Pergerakan Demokrasi Aliansi Masyarakat Bantaeng (PDAM Bantaeng), Idris Reformasi, kembali melakukan penyegelan Kantor PDAM Bantaeng setelah sebelumnya dibuka paksa. Tindakan ini menjadi simbol kekecewaan dan kemarahan massa aksi terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang dinilai hanya memberi janji tanpa keberanian mengambil langkah tegas.
Penolakan terhadap Direktur PDAM Bantaeng, Suardi, bukan lagi persoalan baru. Aksi demonstrasi telah berlangsung berjilid-jilid, bahkan massa aksi bersama sejumlah karyawan sempat menduduki kantor PDAM sebagai bentuk perlawanan terhadap kepemimpinan yang dianggap bermasalah. Namun hingga hari ini, belum ada langkah nyata dari Bupati Bantaeng, meskipun sebelumnya pernah disampaikan bahwa Suardi akan segera dinonaktifkan.
Bagi massa aksi, pernyataan tersebut kini dianggap hanya sebatas pemanis publik tanpa realisasi. Pemerintah dinilai membiarkan polemik terus membesar dan seolah menutup mata terhadap tuntutan masyarakat serta keresahan internal PDAM sendiri.
Idris Reformasi menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Jika pemerintah tetap bungkam dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi rakyat, maka gelombang perlawanan akan kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid 8 dengan massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat.
“Jangan jadikan rakyat hanya penonton janji politik. Jika Bupati tidak mampu bersikap tegas, maka jangan salahkan rakyat ketika kemarahan terus membesar di jalanan,” tegas Idris Reformasi.
Selain itu, pihak aliansi PDAM juga menyampaikan kekecewaan terhadap Dewan Pengawas (Dewas) PDAM atas dibukanya penyegelan kantor tanpa melibatkan pihak aliansi yang sejak awal turut mengawal perjuangan tersebut.
“Kami sangat kecewa terhadap Dewas PDAM karena membuka penyegelan tanpa melibatkan kami dari aliansi PDAM. Kami juga menegaskan kepada Dewas PDAM agar segera melakukan sidang kode etik terhadap Direktur PDAM,” lanjut Idris Reformasi.
Massa aksi menilai langkah Dewas tersebut semakin memperlihatkan adanya ketidaktegasan dalam menyikapi polemik yang terjadi di tubuh PDAM Bantaeng. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada keputusan yang dianggap berpihak kepada kepentingan masyarakat dan karyawan PDAM.
(*)
