LOMBOK TENGAH — Program pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Lombok Tengah mulai menghadapi pertanyaan serius. Di balik narasi percepatan program pemerintah, sejumlah mandor dan pekerja justru mengaku terjerat utang, upah tertunggak, hingga harus berhadapan dengan kondisi proyek yang disebut mangkrak.
Persoalan paling krusial yang kini mencuat adalah soal anggaran dan pencairan dana proyek.
Sejumlah mandor mengungkapkan, nilai pekerjaan satu gerai disebut berada di kisaran Rp1,6 miliar. Namun, dana yang disebut baru turun hanya sekitar Rp800 juta.
Jika angka tersebut benar, terdapat selisih sekitar Rp800 juta antara nilai yang disebut sebagai anggaran pekerjaan dengan dana yang tersedia di lapangan.
Pertanyaan besarnya: ke mana aliran dana berikutnya, bagaimana mekanisme pencairannya, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan serta hak pekerja tetap berjalan?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena keterbatasan dana disebut berdampak langsung terhadap pembangunan sejumlah gerai KDMP.
Alih-alih pekerjaan berjalan mulus, sejumlah lokasi disebut mengalami hambatan bahkan terancam mangkrak. Ironisnya, ketika proyek terhambat, beban justru disebut bergeser kepada mandor, tukang, dan pemasok material yang berada di garis paling bawah.
Mereka bekerja lebih dahulu, tetapi pembayaran justru tersendat.
Rp4,5 Miliar Utang, Pekerja Menunggu Hak
Salah seorang mandor, Saipul Bahri, mengungkapkan persoalan pembayaran bukan lagi perkara kecil.
Menurut dia, akumulasi utang material dan upah harian tukang dari para mandor mencapai sekitar Rp4,5 miliar.
“Ada 63 lokasi yang kami kerjakan di bawah rekanan Kodim, Pak Tarjono. Kami sudah bekerja maksimal, kemudian di belakang hari pekerjaan kami tidak membuahkan hasil, kami hanya mendapat capek saja karena belum terbayar,” kata Saipul.
Keterangan tersebut menggambarkan persoalan yang lebih besar dari sekadar keterlambatan pembayaran.
Jika proyek pemerintah dikerjakan dengan pola menalangi terlebih dahulu, kemudian pembayaran tersendat, maka masyarakat kecil yang berada di rantai paling bawah berpotensi menjadi pihak yang paling terpukul.
Mandor harus membayar tukang.
Pemasok menagih material.
Tukang menuntut upah.
Sementara proyek yang seharusnya menjadi program pembangunan justru menghadapi persoalan pembiayaan.
Program Prioritas, Mengapa Transparansinya Dipertanyakan?
KDMP merupakan program yang mendapat perhatian besar pemerintah. Karena itu, persoalan pengelolaan anggaran tidak semestinya dibiarkan menjadi wilayah abu-abu.
Para mandor mempertanyakan transparansi nilai kontrak dan pencairan dana. Mereka juga mengklaim terdapat pekerjaan yang secara fisik baru sekitar 30 persen, tetapi disebut dilaporkan telah mencapai 100 persen.
Klaim ini tentu bukan perkara sepele.
Jika benar terdapat perbedaan antara kondisi fisik dan laporan progres, publik berhak mendapatkan penjelasan: siapa yang membuat laporan, siapa yang memverifikasi, dan atas dasar apa pembayaran dilakukan?
Sebaliknya, jika klaim tersebut tidak benar, pihak yang disebut dalam persoalan ini juga memiliki hak untuk memberikan bantahan dan menunjukkan data resmi.
Di sinilah transparansi menjadi sangat penting.
Jangan sampai proyek yang mengatasnamakan kepentingan rakyat justru menyisakan tanda tanya mengenai penggunaan uang rakyat.
Mandor Mengaku Terjerat Utang
Kondisi para mandor disebut semakin berat karena mereka sebelumnya telah mengeluarkan uang untuk membeli material dan membayar pekerja.
Dalam pemberitaan sebelumnya, para mandor mengaku selama sekitar tiga bulan tidak mendapatkan pembayaran sebagaimana yang mereka harapkan.
Tekanan ekonomi pun mulai dirasakan.
Sebagian disebut terpaksa menjual harta benda untuk memenuhi tuntutan pembayaran kepada para tukang.
“Kami diteror Pak, psikologis kami tertekan, kesehatan kami terganggu karena tukang tidak mau tahu. Jangan sampai kami yang sudah bekerja keras demi terbangunnya KDMP ini terzalimi,” ujar Saipul.
Kalimat tersebut seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat.
Sebab, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya dihitung dari berapa banyak bangunan yang berdiri. Di belakang setiap bangunan ada keringat pekerja, uang mandor, utang material, dan keluarga yang menunggu upah.
Sudah Dijanjikan Bayar, Tetap Tak Ada Realisasi
Persoalan ini disebut sebenarnya telah beberapa kali dimediasi.
Para mandor mengaku pernah dipertemukan dengan pihak Kodim dan Tarjono. Dalam pertemuan tersebut, pembayaran disebut dijanjikan pada 1 Agustus 2026.
Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, pembayaran belum juga terealisasi menurut keterangan para mandor.
Pertanyaannya sederhana: kalau sudah ada mediasi dan janji pembayaran, mengapa persoalan ini masih berlarut-larut?
Jangan sampai mediasi hanya menjadi forum untuk meredam protes tanpa menghasilkan solusi nyata.
Pekerja tidak membutuhkan janji.
Mereka membutuhkan kepastian.
Aset Disebut Disita, Persoalan Justru Makin Rumit
Para mandor juga menyebut sejumlah aset pihak yang disebut sebagai rekanan telah dikuasai atau disita sebagai jaminan, termasuk kendaraan roda empat.
Namun, keberadaan aset tersebut ternyata belum menyelesaikan persoalan pembayaran.
Bahkan muncul pula persoalan mengenai sebidang tanah yang disebut pernah dijadikan jaminan, tetapi belakangan dipersoalkan kepemilikannya.
Jika informasi tersebut benar, persoalan proyek ini sudah bergerak jauh melampaui sekadar keterlambatan pembayaran.
Ada persoalan mengenai kontrak, pencairan anggaran, progres pekerjaan, utang kepada pekerja dan pemasok, hingga jaminan aset.
Karena itu, tidak cukup jika persoalan ini hanya diselesaikan secara internal.
Lapor Polisi Militer, Publik Menunggu Kejelasan
Karena persoalan tak kunjung selesai, para mandor disebut telah membuat laporan kepada Detasemen Polisi Militer Mataram pada 20 Agustus 2026.
Surat tersebut disebut ditembuskan kepada sejumlah pihak, termasuk Komandan Korem Mataram, Denpom IX/2 Kodam Udayana, Kepala Staf Angkatan Darat, DPRD Lombok Tengah, hingga Presiden RI.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi para mandor dianggap sudah serius.
Kini bola berada di tangan pihak-pihak yang disebut bertanggung jawab.
Publik membutuhkan penjelasan terbuka mengenai berapa nilai sebenarnya setiap proyek, berapa dana yang telah dicairkan, kepada siapa dana tersebut dibayarkan, berapa progres fisik sebenarnya, serta mengapa pekerja dan pemasok belum menerima pembayaran.
Jangan Biarkan Rakyat Kecil Menjadi Tumbal Proyek
Program pemerintah seharusnya memberikan manfaat, bukan meninggalkan utang kepada masyarakat yang mengerjakannya.
Jika benar anggaran satu gerai berada di kisaran Rp1,6 miliar sementara dana yang turun baru sekitar Rp800 juta, maka persoalan pencairan tersebut wajib dijelaskan secara terang.
Jika memang terdapat kendala administrasi atau tahapan pencairan, sampaikan secara terbuka.
Jika ada persoalan dalam pelaksanaan kontrak, ungkapkan.
Jika terdapat kesalahan pelaporan progres, periksa.
Dan jika seluruh tudingan para mandor tidak benar, pihak yang dituding juga harus diberi ruang untuk menjelaskan dan menunjukkan bukti.
Yang tidak boleh terjadi adalah pekerja terusbekerja, utang terus menumpuk, proyek terbengkalai, sementara semua pihak saling melempar tanggung jawab.
Program sebesar KDMP tidak boleh berubah menjadi proyek yang hanya bagus di atas kertas, tetapi meninggalkan persoalan di lapangan.
Para mandor telah meminta bantuan kepada pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto agar persoalan tersebut diselesaikan.
Kini publik menunggu satu hal yang paling penting: transparansi.
Sebab uang proyek boleh berasal dari anggaran negara, tetapi ketika pekerja tidak dibayar, yang menanggung akibat pertama kali adalah masyarakat kecil.
Dan jika benar ada persoalan dalam pencairan atau pengelolaan anggaran, maka yang harus dicari bukan siapa yang paling kuat membantah, melainkan siapa yang bertanggung jawab.
Hingga berita ini disusun, pihak Kodim 1620/Lombok Tengah dan pihak Tarjono belum memberikan klarifikasi resmi terkait nilai anggaran, pencairan dana sekitar Rp800 juta, progres pekerjaan, serta keluhan pembayaran para mandor dan pekerja. Klarifikasi dari pihak-pihak tersebut penting untuk menjaga keberimbangan pemberitaan dan memastikan seluruh tudingan dapat diuji berdasarkan data dan dokumen.
