Oleh: Sahade, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar
Makassar – infoglobalnews.id | Minggu, 15 Maret 2026. Menjaga stabilitas keuangan negara merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan fiskal di Indonesia. Salah satu indikator penting dalam menjaga kesehatan fiskal adalah tingkat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Indonesia selama ini berupaya menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas aman sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini bukan sekadar angka, melainkan bagian dari disiplin fiskal yang penting untuk menjaga kepercayaan publik, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan nasional.
Dalam perspektif akuntansi sektor publik, defisit anggaran terjadi ketika total belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara dalam satu periode anggaran. Defisit tersebut biasanya ditutup melalui pembiayaan, baik dari utang dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, pengelolaan defisit harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berat bagi generasi mendatang.
Akuntansi sektor publik memandang pengelolaan keuangan negara bukan hanya dari aspek pencatatan transaksi, tetapi juga dari sisi akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam kerangka ini, pengendalian defisit 3 persen menjadi bagian penting dari tata kelola keuangan negara yang sehat. Ketika defisit dapat dijaga dalam batas wajar, maka stabilitas makroekonomi juga akan lebih terjaga, termasuk inflasi, nilai tukar, serta tingkat suku bunga.
Di Indonesia, aturan mengenai batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen telah diatur dalam berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga keberlanjutan keuangan negara. Batas ini menjadi rambu bagi pemerintah agar tidak terlalu agresif dalam melakukan belanja tanpa memperhatikan kemampuan pendapatan negara. Dengan kata lain, disiplin fiskal merupakan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dari perspektif akuntansi sektor publik, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga sekaligus menurunkan defisit anggaran. Pertama adalah meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara dapat ditingkatkan melalui optimalisasi pajak, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara.
Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas belanja negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Efisiensi anggaran menjadi kunci penting dalam mengendalikan defisit. Belanja yang tidak produktif perlu dikurangi dan dialihkan ke sektor yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.
Strategi ketiga adalah memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem pengendalian internal yang kuat, audit yang transparan, serta pelaporan keuangan yang akuntabel akan membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat sasaran. Dalam hal ini, peran lembaga pengawas dan aparat penegak hukum sangat penting untuk mencegah kebocoran anggaran dan praktik korupsi.
Strategi berikutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika ekonomi tumbuh dengan baik, maka penerimaan negara juga akan meningkat secara otomatis, baik melalui pajak maupun sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus selaras dengan kebijakan ekonomi yang mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas nasional.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengelola utang negara secara bijak dan terukur. Utang memang dapat menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang merupakan bagian penting dari manajemen keuangan negara yang sehat.
Dalam konteks pembangunan nasional, menjaga defisit APBN pada batas 3 persen bukan berarti pemerintah harus mengurangi peran dalam pembangunan. Sebaliknya, pemerintah tetap dapat menjalankan program pembangunan secara optimal dengan memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat sistem akuntansi sektor publik yang transparan dan akuntabel.
Pada akhirnya, pengelolaan defisit anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan pengelolaan fiskal yang disiplin, transparan, dan akuntabel, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berkelanjutan tanpa membebani generasi mendatang.
Sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat fondasi fiskalnya. Melalui pengelolaan APBN yang bijak serta strategi pengendalian defisit yang tepat, diharapkan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat di masa depan.
Koordinator Liputan Sulselbar H. Ahmad Sukriansyah
